Irjen Joko Susilo mungkin diadili mulai pekan depan

berkas irjen pol djoko susilo sudah dilimpahkan ke pengadilan agar jumlah dugaan korupsi pengadaan alat simulasi roda dua dan empat pada korps kemarin lintas polri 2011 dan tindak pidana pencucian uang.

hari ini berkas ds dilimpahkan ke pengadilan, mungkin sidangnya minggu depan, kata juru bicara komisi pemberantasan korupsi (kpk) johan budi dalam jakarta, selasa.

pada senin (1/4), berkas djoko dilimpahkan ke tahap penuntutan supaya terbuat surat dakwaan.

wakil ketua kpk bambang widjojanto menyatakan kiranya pelacakan aset milik djoko selalu dilaksanakan biarpun berkasnya telah p21 (tersedia).

Informasi Lainnya:

terkait kemungkinan aset masih dan terungkap pada persidangan, bambang menyampaikan temuan baru itu bisa dipergunakan.

dalam undang-undang, penemuan-penemuan di proses persidangan bisa digunakan, didaftarkan kekayaan dan tak mampu dibuktikan asal-usulnya, ungkap bambang.

kpk telah menyita lebih daripada 33 tanah serta bangunan, update tiga stasiun pengisian bahan bakar umum, 4 mobil serta 6 bus sulit milik jenderal bintang dua itu dengan mutu kurang lebih rp70 miliar.

harta bergerak yang telah disita kpk berupa empat kendaraan yakni berjenis jeep wrangler, mpv serena, toyota harrier dan toyota avanza

masih ada enam bus besar yang disita, diantara lain diambil dari yogyakarta dan empat selama antaranya telah diamankan dalam sekitar gedung kpk

kpk menduga djoko melanggar pasal 3 serta atau 4 undang-undang no 8 tahun 2010 perihal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang juga pasal 3 ayat 1 juga ataupun pasal 6 ayat 1 uu 15 tahun 2002 mengenai tppu dengan pidana penjara paling berlalu 20 tahun juga denda paling banyak rp10 miliar.

untuk jumlah korupsi simulator, kpk menyangkakan djoko pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 undang-undang no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah uu no 20 tahun 2001 mengenai jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 65 ayat (1) kuhp perihal penyalahgunaan wewenang serta perbuatan memperkaya diri oleh karenanya berdampak pada keuangan negara melalui hukuman penjara maksimal 20 tahun.