wakil ketua komisi ii dpr ri abdul hakam naja berpendapat mesti banyak filter pengeluaran dana pemilihan kepala daerah selama ajaran perundangan guna mengantisipasi ekses negatif daripada penyelenggaraan pilkada.
selama ini, belum ada pengaturan pembatasan pegeluaran dana pilkada, seperti dana kampanye, promo dalam media, atribut, serta sebagainya, kata abdul hakam naja selama dialog menghindari penghamburan uang negara di gedung mpr/dpr/dpd ri, jakarta, selasa.
pembicara yang lain dalam dialog itu merupakan direktur fasilitas kepala daerah, dprd, dan hubungan antar-lembaga kemendagri dodi riatmadji serta pakar hukum tata negara margarito kamis.
menurut hakam naja, belum adanya agama filter pegeluaran dana kampanye sering membeli penyelenggaraan pilkada merupakan jor-joran serta munculnya praktik politik uang.
jika calon kepala daerah dan telah menganggarkan ada dana dan kemudian kalah, ternyata belum siap mental agar kalah, sering bisa memicu munculnya tindakan anarkis daripada para pendukungnya, ujarnya.
Baca Juga: Jual Jam Tangan - Jual Jam Tangan - Jual Jam Tangan Online - Jam Tangan Murah
oleh sebab itu, kata hakam naja, dalam pembicaraan ruu pilkada, dpr ri dan pemerintah ingin merumuskan aturan pembatasan pengeluaran dana pilkada oleh karenanya penyelenggaraannya merupakan lebih proporsional.
aturan pembatasan tersebut, berdasarkan dia, mampu dengan beberapa pendekatan, semisal banyaknya persentasi warga selama suatu daerah ataupun luasnya wilayah geografis sebuah daerah.
persoalannya kondisi semua daerah di indonesia berbeda-beda, baik luas dan bentuk geografis, jumlah masyarakat, maupun kemampuan memperolah pad (pendapatan seorang daerah), makanya diperlukan kajian, ujarnya.
pada kesempatan itu, ketua panitia kerja ruu pilkada ini menambahkan, sumber dana penyelenggaraan pilkada dan mesti diatur dengan gamblang apakah semuanya dibandingkan apbn, semuanya daripada apbd, serta kombinasi daripada apbn juga apbd.
di sisi lain, papar dia, sumbangan dana agar penyelenggaraan pilkada, baik daripada lembaga maupun perorangan, juga relatif cukup sulit.
namun, sumbangan dana untuk pilkada ini sudah diatur batas maksimalnya biarpun pelaporannya dan kadang-kadang belum jelas, katanya.
hakam mengemukakan kiranya pembatasan pengeluaran dana pilkada tersebut sangat berguna karena agar menjaga keadilan terhadap berbagai pasangan kepala daerah yang ingin bertarung. demikian dan, pengaturan frekuensi promosi pada televisi.
selama ini, hanya pasangan calon yang mengakibatkan banyak uang, dan bisa sering promosi pada televisi, koran, media elektronik, ujarnya.