KPK periksa empat tersangka perijinan TPBU Bogor

komisi pemberantasan korupsi (kpk) terserah memeriksa empat tersangka dugaan pemberian kejutan ataupun janji terkait pembelian juga perizinan tanah agar info pemakaman bukan publik (tpbu) selama desa antajaya, kabupaten bogor.

empat tersangka tersebut merupakan uj (usep jumeno), lws (listo welly sabu), ss (sentot susilo), serta id (iyus djuher).

mereka semua diperiksa sebagai saksi supaya masing-masing tersangka, tutur kata kabag pemberitaan dan Informasi kpk priharsa nugraha dalam jakarta, rabu.

tersangka iyus disukai dijadikan ketua dprd kabupaten bogor, sedangkan usep adalah pegawai pemkab bogor, listo welly tercatat dijadikan pegawai honorer selama pemkab bogor, akan tetapi sentot adalah direktur pt garindo perkasa.

Informasi Lainnya:

kpk dan menetapkan nana supriatna sebagai tersangka. kpk memutuskan kelimanya untuk tersangka dalam kamis (17/4).

iyus yang berasal daripada fraksi partai demokrat disangkakan melanggar pasal 12 huruf a serta b ataupun pasal 5 ayat 2 serta pasal 11 uu no. 31/1999 sebagaimana telah diubah adalah uu no. 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 kuhp mengenai pegawai negeri ataupun penyelenggara negara dan menerima kejutan ataupun janji mengenai kewajibannya.

ancaman pidana penjara pelanggar pasal itu adalah 4-20 tahun dan pidana denda rp200 juta - rp1 miliar.

sementara itu usep juga listo well disangkakan melanggar pasal 12 huruf a ataupun b serta pasal 5 ayat 2 serta pasal 11 uu no. 31/1999 sebagaimana sudah diubah merupakan uu no. 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 kuhp.

elanjutnya, tersangka lain yaitu nana supriatna serta sentot susilo disangkakan pasal 5 ayat 1 atau pasal 13 uu no. 31/1999 sebagaimana telah diubah menjadi uu no. 20/2001 perihal pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 kuhp dengan ancaman penjara 1-5 tahun juga denda rp50 juta - rp250 juta tentang pihak yang memberi atau menjanjikan suatu barang pada pegawai negeri serta penyelenggara negara dan bertentangan dengan kewajibannya.